Bentuk Lembaga Pengelola

Bentuk Lembaga Pengelola dapat berupa koperasi, Badan Usaha Milik Desa, Organisasi Masyarakat dan lain-lain. Bentuk Lembaga Pengelola dapat bermacam-macam, tetapi yang terpenting adalah aturan yang disepakati atau aturan yang dibuat harus dapat mengikat seluruh komponen yang terlibat dalam kegiatan energi baru terbarukan.
Technorati Profile

Peningkatan Kapasitas

Peningkatan Kapasitas perlu untuk lembaga pengelola kegiatan energi baru terbarukan terutama PLTMH, karena terkadang pada saat pembentukan lembaga pengelola, belum ada masalah yang membuat pengelola pusing kepala.
Pengelola mungkin akan mulai mengalami masalah pada saat konsumen mulai enggan membayar, mulai ada kerusakan dan hal-hal lain. Untuk membantu pengelola mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perlu adanya peningkatan kapasitas pengelola. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengelola energi baru terbarukan tersebut.
Peningkatan kapasitas ini tentunya dilakukan untuk menjamin kelangsungan sarana energi baru terbarukan yang ada di perdesaan.

Asset Desa

Adanya sarana energi terbarukan di sebuah desa merupakan sebuah asset yang harus dipelihara dengan baik, untuk itu perlu ada kesadaran dari masyarakat untuk merawat asset tersebut dengan baik.
Untuk itu perlu adanya sebuah lembaga, badan atau organisasi pengelelola yang dibentuk untuk melakukan tugas merawat dan memelihara serta memperbaiki apabila terjadi kerusakan.
Bagaimana pembentukan pengelola? Sebaiknya pengelola dibentuk berdasarkan pilihan masyarakat pengguna atau konsumen sehingga pengelola memiliki legitimasi yang kuat dari konsumen.
Setelah dibentuk, sebaiknya pengelola dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang isinya mengatur jalannya organisasi, tugas serta tanggung jawab pengelola dan konsumen, serta penentuan tarif (hal ini biasanya menjadi hal yang paling alot untuk ditentukan).
Dengan adanya pengelola yang memiliki aturan dan legitimasi yang kuat diharapkan adanya sarana energi baru terbarukan yang merupakan asset masyarakat, akan lebih bermanfaat dan berdaya guna.

Pengelola PLTMH Perlukah???

PLTMH sebagai sebuah asset desa yang memiliki nilai cukup mahal jelas bukan hal mudah untuk mengurusnya. Apalagi di perdesaan lumayan sulit mencari tenaga keja dengan tingkat SDM yang memadai.

Mengelola PLTMH jelas merupakan pekerjaan gampang-gampang sulit, karena menyangkut kesadaran masyarakat dan konsekuensi yang harus dihadapi.

Kesadaran masyarakat diperlukan untuk membuat komitmen tentang perlunya masyarakat secara bersama-sama mengelola dan memelihara PLTMH dengan baik agar dapat berkelanjutan.

Konsekuensi yang harus diterima masyarakat adalah adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, misalnya membayar iuran, hal ini sering menjadi masalah yang menyebabkan konflik dimasyarakat. Awalnya disepakati nilai iuran dengan besaran tertentu, tetapi seiring dengan waktu akan ada masyarakat yang menunda pembayaran iuran dan bahkan tidak membayar dengan berbagai alasan. Hal inilah yang harus diperhatikan demi kelancaran dan kelanjutan PLTMH.